DPRD Lamteng Gelar Paripurna Propem Perda dan Persetujuan Bersama Raperda


bahananusantara.co.id -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) menggelar Rapat Paripurna tentang Persetujuan Bersama Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda), dan Persetujuan Bersama dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2020, digedung dewan setempat, Kamis (28/11/2019).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Lamteng Sumarsono, didampingi Wakil Ketua III Muslim Anshori dan para Anggota DPRD Lamteng.
Nampak hadir pula Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, dan Jajaran Forkopimda Lampung Tengah.

Dalam laporan Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lamteng M. Ghofur menjelaskan bahwa, FBKK telah melakukan rapat dan menyampaikan 18 daftar judul Raperda kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
“Ada 18 yang kami sampaikan kepada Biro Hukum Pemrov Lampung, tapi yang disetujui ada 13 Raperda untuk masuk dalam daftar Propem Perda,” ujarnya.
Sementara laporan Badan Anggaran DPRD Lamteng, melalui juru bicaranya Hj. Merry Andriyani mengatakan, setelah melalui pembahasan yang cukup panjang antara badan anggaran DPRD dan sejumlah OPD serta TAPD, anggaran pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp.2,7 trilun lebih, atau mengalami kenaikan sebesar 3,8 persen, dibandingkan APBD tahun 2019.
“Pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.74, 51 milyar. Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah, lalu dana perimbangan dan pendapatan daerah yang sah,” ujar Merry.
Sementara dalam sambutan Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyampaikan bahwa, pembangunan yang dilaksanakan dirancang melalui pemanfaatan ketersediaan sumberdaya seoptimal mungkin, dengan mendorong keterlibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan dan pelestariannya, serta melaksanakan sistem pemerintahan secara bertanggungjawab, sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
Komitmen tersebut harus secara konkrit diimplementasikan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, serta diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah harus dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat. (ADVERTORIAL)


Share on WhatsApp

About Bahana Nusantara

0 komentar:

Posting Komentar